GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus

HM. Basri Budi Utomo, GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus. [Red].
Media Andalas
Follow me
HM. Basri Budi Utomo, GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus. [Red].
HM. Basri Budi Utomo, GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus. [Red].

HM. Basri Budi Utomo Ketua Umum GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus

MEDIAANDALAS.COM, JATENG – Semboyan bahwa hukum adalah panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini memang terus digelorakan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, hukum tak jarang lunglai tiada daya.

Begitu banyak fakta yang menunjukkan hukum di Republik ini masih jauh dari harapan publik.  Aksioma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tajam ke atas pun terus menunjukan kebenaran semunya.

Demikian dikatakan Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Indonesia, Basri Budi Utomo kepada wartawan.

Maraknya pelacur keadilan, hukum dijajakan sebagai barang dagangan yang dengan gampang dibeli mereka yang berkuasa dan berduit.

Ketua Umum GNPK RI, HM Basri Budi Utomo
Ketua Umum GNPK RI, HM Basri Budi Utomo

Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan para oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Kudus Masa Kepemimpinan mantan Bupati Kudus Mustofa.

GNPK RI dalam kasus ini menilai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus ternyata bercadar, bukan cadar sebagaimana yang dipergunakan wanita muslimah untuk menutupi auratnya, namun cadar untuk menutupi malu perilaku korup para oknum pejabat Kudus dimasa pemerintahan mantan Bupati Kudus Mustofa, yang lambat laun dipastikan kasusnya akan tersingkap dan mengirimnya kewisata prodeo yang sedang menunggunya.

Pengungkapan hasil penelusuran dan Investigasi GNPK RI di salah satu proyek pembangunan Gedung Trade Centre yang rencananya sebagai pusat perdagangan wong Kudus, namun angan-angan wong Kudus untuk berdagang ditempat bergengsi itu menjadi kandas, ketika pembangunan proyek tersebut mangkrak lebih dari satu tahun dan ironisnya sekarang secara mendadak sudah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai tempat hiburan Bioskop.

Modus mantan Bupati Kudus M. Tamsil yang belum lama terjaring KPK, sebelumnya berusaha turut serta menutupi dosa para oknum pejabat dimasa pemerintahan mantan Bupati Kudus Mustofa, tepatnya sekitar bulan April 2019.

Mantan Bupati Tamsil mengontrakkan pembangunan gedung mangkrak tersebut kepada pihak ketiga, dengan opsi pihak ketiga mampu menyelesaikan pembangunan gedung yang sudah setahun lebih mangkrak, harapan Pemkab Kudus yang penting pembangunan Gedung Trade Centre dapat diselesaikan sampai tuntus, sekalipun pemanfaatannya bukan sebagai pusat perdagangan, namun menyesuaikan bisnis pihak ketiga dengan menyulap pembangunan Gedung Trade Centre sebagai pusat hiburan bioskop.

Entah apa yang terjadi dikedalaman proyek itu, namun Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum GNPK RI meyakini kentalnya aroma dugaan korupsi dalam proyek tersebut, dan sejujurnya dalam membongkar kasus ini akan menjadi tangga renteng membongkar kasus korupsi di proyek-proyek lain yang diduga kuat melibatkan oknum pejabat yang masih berkuasa dikursi empuk pemerintahan Kabupaten Kudus.

Sejatinya pengguna anggaran dan pemangku kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang diduga turut mencemongkan proyek gagal itu lebih tahu borok-borok yang telah mengisi pundi-pundi koruptor dengan mengkhianati ketulusan rakyat Kudus yang dipimpinnya.

“Kalau ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, seharusnya para oknum pejabat pemerintah Kabupaten Kudus kooperatif dan transparan ketika masyarakat meminta informasi publik yang menjadi hak setiap warga negara indonesia, namun kalau kemudian melakukan perlawanan sampai ke PTUN Semarang, semakin menyulut api kemarahan masyarakat kudus sendiri, ada apanya dengan proyek tersebut, sehingga Sekda Kabupaten Kudus cs mati-matian menghambat masyarakat untuk mengetahui haknya atas informasi pembangunan gedung trade centre yang mangkrak itu.” Ungkap Basri.

GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus
GNPK RI : Edisi Membongkar Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Proyek Gedung Trade Centre Kabupaten Kudus

GNPK RI menilai ada dua hal yakni;

Pertama; Putusan “KO” Komisi Informasi Jateng Berlanjut ke PTUN dengan sikap Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan perlawanan dalam Sidang Komisi Informasi yang berakhir dengan putusan “KO”, lalu berlanjut melakukan gugatan ke PTUN Semarang yang Insya Allah juga akan menguatkan putusan “KO” Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, merupakan sikap dan perilaku penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tanpa sadar hal demikian semakin menjelaskan adanya ketidak beresan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Gedung Trade Centre Tahun 2017 yang menggunakan uang rakyat.

Kedua; GNPK RI mendugabPengalihan Program Pembangunan merupakan alibi untuk menutupi permasalahan
Proyek Pembangunan Gedung Trade Centre Kudus yang sudah setahun lebih Mangkrak (Januari 2018 s/d April 2019).

Saat ini lokasi yang awalnya merupakan Proyek Pembangunan Gedung Trade Centre Kudus kini sudah disewakan kepada pihak ketiga untuk Bioskop oleh Bupati Kudus Tamsil yang belum lama ini terjaring OTT KPK.

“Rencana awal pembangunan gedung sebagai pusat perdagangan Kudus, namun saat ini sudah diberikan kepada pihak ketiga dan dirombak sebagai tempat hiburan bioskop, akibatnya dugaan kasus korupsi yang terjadi pada proyek tersebut semakin menjadi pusat perhatian masyarakat kudus khususnya dan jawa tengah pada umumnya.” Ujar Basri.

Informasi Proyek Pekerjaan;

1. Pembangunan Gedung Trade Center Kudua Tahap (I) :

Nama Proyek : Pembangunan Gedung Trade Centre Kudus

Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kudus.

Kontraktor Pelaksana PT. ANDRIAN BERLIANA SAKTI – Kudus

Lokasi Proyek : Didalam areal Terminal Induk Kudus.

Nilai Proyek : Rp.12,460 Miliar

Luas Bangunan : 2.180 M2

Nilai Bangunan Rp.5.715.596,-/M2

Time Scedule : 100 Hari kalender (Tgl.14 Sept s/d 23 Des 2017).

Sumber Dana : APBD Kab.Kudus Tahun Anggaran 2017.

Terhitung mangkrak sejak bulan Januari 2018 s/d bulan April 2019.

Volume pembangunan pada saat habis masa kontrak bulan Desember 2017 disebut mangkrak, dikarenakan pembangunan baru mencapai + 60%.

2. Analisa Pekerjaan Satuan :

Time Schedule 100 Hari Kalender.

Volume pembangunan minimal yang harus dicapai perhari dari luas bangunan 2.180 M : 100 hari = 21,8 M2.

Harga Bangunan per M2 dari nilai proyek Rp.12,460 Miliar : 2.180 = Rp. 5.715.000/M2

Kebutuhan biaya pembangunan dalam setiap harinya dari nilai proyek Rp.12,460 Miliar : 2.180 M2 = Rp. 124.900.000,- /Hari.

3. Pembangunan Gedung Trade Centre Kudus Tahap Kedua (II) :

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Trade Centre Tahap II cq. Pembangunan pagar keliling dan plesteran.

Dikerjakan oleh kontraktor CV. Wahyu Putra Jaya – Kudus

Nilai Kontrak = Rp. 825.843.000,-

Sumber Dana = APBD Kabupaten Kudus tahun Anggaran 2018

Time Schedule : 90 Hari Kalender.

4. Dugaan Kasus Duplikasi Aanggaran di lokasi pembangunan yang dilakukan kepada Desa Jati Wetan :

Pengelolaan Terminal Induk Kudus sejak tahun 2016 diambil alih oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menyewa tanah bengkok Desa Jati Wetan seluas 33.000 M2, dibayar dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2017 s/d Sekarang.

Lokasi pembangunan Trade Centre didirikan diatas tanah bengkok Desa Jati Wetan seluas 4.618 M2 yg dibayar Kepala Dinas Perdagangan dengan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sedangkan tanah seluas 4.618 M2 yang dipakai dan disewa dari Kepala Desa Jati Wetan untuk Pembangunan Gedung Trade Centre, ternyata berdasarkan surat perjanjian yang sudah diperoleh berdiri diatas persil tanah bengkok Desa Jati Wetan yang sudah disewa Kementerian Perhubungan dengan pembayaran bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 seluas 33.000 M2.

Diduga kuat Kepala Desa Jati Wetan, menerima pembayaran sewa tanah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus APBD Tahun Anggaran 2016, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan APBN 2017 dan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus APBD 2017 (Duplikasi anggaran).

Kesimpulan awal GNPK RI :

Proyek Pembangunan Gedung Trade Centre dengan anggaran Rp.12,460 Miliar yang dikerjakan dalam waktu 100 hari kalender, merupakan proyek imposible yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari kalender (Terhitung kontrak Tgl 14 September 2017 s/d 23 Des 2017).

GNPK RI menduga, kasus ini akan melibatkan kepemimpinan Pemerintahan Daerah terdahulu yakni mantan Bupati Kudus Mustofa cs.

GNPK RI tetap memantau dan menunggu hasilnya, apakah PTUN akan menganulir Putusan “KO” Komisi Informasi yang mewajibakan Pemkab Kudus memberikan informasi yang diminta GNPK-RI, atau apakah PTUN menganulirnya,

“Kita bersama tunggu hasil putusan PTUN yang se adil-adilnya demi mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Namun yang pasti, dapat atau tidak dapat informasi tersebut, menang atau kalah atas putusan PTUN Semarang, maka GNPK RI berdasarkan data yang sudah ada, kasus tersebut tetap akan diangkat dan dilaporkan kepada penegak hukum guna mendapatkan kepastian hukum.” Pungkas Basri. [Red].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.