GNPK RI Aceh dan Forkab Dukung YARA Laporkan Pemerintah Aceh ke KPK

GNPK-RI Aceh dan Forkab Dukung Yara Laporkan Pemerintah Aceh ke KPK

GNPK RI Aceh dan Forkab Dukung YARA Laporkan Pemerintah Aceh ke KPK

MEDIAANDALAS.COM, BANDA ACEH – Pengurus Gerakan Nasional Pencegah Koropsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Aceh bersama Forum Komonikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh mendukung langkah yang diambil oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terkait pelaporkan yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh mengenai Pekerjaan Pengadaan Mobil Dinas yang menyedot anggaran dari Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA) 100 Milyar lebih.

Langkah ini ditempuh karena pengadaan itu tidak mendesak kebutuhannya, dibandingkan dengan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi kepentingan masyarakat Aceh,” demikian terang Munadir Hamid, SH Kepada mediaandalas.com Banda Aceh saat diwawancarai dan diminta pendapatnya terkait Pekerjaan Pengadaan Mobil Dinas yang menyedot anggaran dari Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA) 100 Milyar lebih.

Polem Muda A Yani, ketua Forkab Aceh
Polem Muda A Yani, ketua Forkab Aceh. [Mansurdin Idris].

Sementara itu Polem Muda A Yani selaku dengan mimik kejengkelan menyatakan “Sebenarnya Pejabat Aceh mulai dari Plt Gubernur sampai dengan sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) harus peka terhadap kebutuhan rakyat yang saat ini kebanyakan hidupnya dibawah garis kemiskinan.”

Polem Muda lebih lanjut menuturkan bahwa “Kebijakan Pemerintah dibawah Kepemimpinan Plt Gubernur seharusnya lebih banyak memikirkan pekerjaan yang banyak komisinya dibandingkan pekerjaan yang lebih banyak realisasinya untuk kepentingan umum,” terang Polem nama popular di Masyarakat Aceh.

Ketua GNPK RI Aceh, Munadir Hamid, SH yang di dampingi oleh Marzuki selaku Pembina GNPK RI Aceh lebih lanjut menuturkan kekecewaannya pada instansi terkait, baik itu Dinas PUPR Aceh dan Baitul Mal Aceh yang seharusnnya menjalankan tupoksinya untuk membangun Rumah Sehat Layak Huni dan Rumah Duafa di Provinsi Aceh, ini Sepertinya main-main.”

Munadir mengharapkan semua lapisan yang bertugas, mulai dari Kadis sampai dengan Kasi untuk segera di evaluasi bila perlu diganti tanpa pandang bulu.

Ketua Forkab di akhir pembicaraan dengan mediaandalas.com Banda Aceh ini mengharapkan pada Plt Gubernur Aceh, ke depan lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah dan lebih memihak pada rakyat kecil, serta pro kepada pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan,” pungkas Polem. [Mansurdin Idris].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.