Elemen Masyarakat Minta Pemko Subulussalam Cairkan Dana Desa yang Tertunda

Penyaluran Dana Desa

Elemen Masyarakat Minta Pemko Subulussalam Cairkan Dana Desa yang Tertunda

MEDIAANDALAS.COM, SUBULUSSALAM – Terkait beberapa katerangan yang berhasil dikumpulkan, Sabirin Siahaan Ketua DPW LSM Pendidikan Noorwangsanegara Provinsi Aceh dari sejumlah perangkat Desa menyampaikan informasi bahwa, sepengatahuan mereka, Dana Desa terkesan ada kesenjangan terkait ditahannya pencairan dana tersebut. Sabtu (20/07/19) di Desa Panglima Saman Runding.

Terkait permasalahan pengelolaan yang terindikasi menyalahi aturan bahkan ada yang tersandung hukum, Sabirin menilai dan menyikapi hal tersebut kepada Media Andalas Kota Subulussalam, agar Pemerintah Kota Subulussalam mempertimbangkan kembali efek penahanan di beberapa desa, terlebih yang barkaitan dengan Honor perangkat sejak Januari hingga Juli 2019 belum mereka terima.

Sabirin menilai bahwa, Imam Masjid, Imam Mushalla, Kaur, Kadus, Garim, Bilal, Kader Posyandu, dan Perangkat Desa lainnya yang ikut menjalankan roda Pemerintahaan Desa sudah bekerja sesuai tupoksi dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh oknum Kepala Desa jangan sampai terabaikan.

Sabirin Siahaan Ketua DPW LSM Pendidikan Noorwangsanegara Provinsi Aceh

Foto Dok Media Andalas : Sabirin Siahaan Ketua DPW LSM Pendidikan Noorwangsanegara Provinsi Aceh. (Ramona).

Salah satu informasi yang disampaika Sabirin bahwa, “Tugas seorang pengurus Syara’ yang bertugas mengurus jenazah, Imam memimpin sholat berjama’ah dan kegiatan kejamaahan lainnya, Garim menjaga masjid/mushalla, agar tetap bersih dan nyaman, secara langsung bersentuhan dengan masyarakat jangan sampai terabaikan haknya” ujar Sabirin kepada Media Andalas Kota Subulussalam.

“Tentang honor, hampir semua kalangan mengetahui sudah 6 bulan perangkat kampong belum menerima honor, sabar menanti selama 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, apalagi bagi perangkat kampong yang tidak memiliki mata pencarian tetap, hutang mereka pun sudah menumpuk menanti tagihan, timbang rasa itu penting,” lanjut Sabirin Siahaan kepada Media Andalas Kota Subulussalam.

“Coba bayangkan, bila Pegawai Negeri Sipil telat menerima gaji sampai 6 bulan dan kemudian ditahan dikarenakan atasan mereka tersangkut masalah pengelolaan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan tani contohnya, kira-kira bagaimana sikap para PNS itu ketika  menerima imbas dari tingkah konyol atasannya,” terang Sabirin, dengan mimik seakan bertanya.

Untuk itu dalam konfirmasinya, Sabirin selaku Ketua DPW LSM Pendidikan Noorwangsanegara Provinsi Aceh meminta, Pemerintah kembali mempertimbangkan penahanan pencairan ADD sebagian Desa di Pemko Subulussalam.

“Bila memang ada oknum Kades yang melakukan kesalahan, silahkan lakukan tindakan sangsi, bahkan proses ke ranah hukum. Bila dipandang perlu minta kesaksian Badan permusyawaratan Kampong atau BPG/K sebagai Lembaga Pengawas, meminta kesaksian Pendamping Desa, Kesaksian Dinas BPM, sebagai Lembaga Pembina dan Koordinasi, serta kesaksian Konsultan Perencana, serta meminta kesaksian kepada Camat dan elemen terkait lainnya, bukan menjadikan Perangkat Kampong korban, dengan tidak menerima honor, bukan langkah yang tepat.” pungkasnya.

Kontributor Kota Subulussalam : Ramona

Editor : Zuli

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.